Sapa Warga Tarakan Utara, Anggota DPRD Kaltara Supa’ad Hadianto Serap Aspirasi Sekaligus Edukasi Program Jaminan Sosial & Pemutakhiran Data

Berita7 Dilihat

TARAKAN24JAM.COM, TARAKAN — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi Partai NasDem, Supa’ad Hadianto, kembali turun ke tengah masyarakat untuk melaksanakan kegiatan reses dalam rangka menjaring dan menampung aspirasi warga. Kali ini, kegiatan dipusatkan di wilayah Tarakan Utara.

 

Dalam kegiatan reses tersebut, Supa’ad tidak hanya mendengarkan keluhan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan narasumber khusus dari BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah ini diambil mengingat kawasan Tarakan Utara didominasi oleh pekerja di sektor perusahaan, mulai dari PT Intraca, PT PRI, hingga sektor migas PT KHI.

 

Edukasi Jaminan Sosial dan Hak Ketenagakerjaan

Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan disambut antusias oleh warga. Melalui dialog interaktif ini, Supa’ad berharap masyarakat mendapatkan edukasi yang komprehensif mengenai pentingnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban baik bagi pihak perusahaan maupun para karyawan.

“Harapan saya, masyarakat dan para pekerja kita semakin paham akan perlindungan jaminan sosial serta hak dan kewajiban mereka di lingkungan kerja,” ujar Supa’ad di sela-sela kegiatan.

 

Sosialisasi Kebijakan Desil Data Kemiskinan yang Dinamis

Selain jaminan ketenagakerjaan, fokus penting lain yang disampaikan Supa’ad adalah terkait adanya tren perubahan sistem data nasional dalam pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat.

 

Ia memaparkan bahwa angka kemiskinan dan kelayakan penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat diukur berdasarkan parameter desil (Desil 1 sampai 4). Sementara itu, warga yang masuk dalam kategori desil 5 ke atas tidak berhak menerima bantuan tersebut.

 

Supa’ad mengimbau masyarakat agar proaktif memahami sistem ini, mengingat data tersebut bersifat dinamis (tidak statis).

 

Status desil seseorang bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi riil di lapangan

 

Jika masyarakat merasa data yang ada tidak sesuai dengan kenyataan, ruang dan kanal pengaduan sudah dibuka lebar oleh negara.

 

Warga dapat melaporkan perubahan data secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, Dinas Sosial, hingga langsung ke Badan Pusat Statistik (BPS).

 

Penjelasan Terkait Pemetaan Kewenangan Pembangunan Infrastruktur

Dalam sesi dialog bersama konstituen, berbagai usulan terkait pembangunan infrastruktur lingkungan turut disampaikan oleh para Ketua RT setempat.

 

Menanggapi hal tersebut, Supa’ad memberikan penjelasan secara transparan mengenai pembagian kewenangan pemerintahan berdasarkan undang-undang.

Ia menjelaskan bahwa usulan RT terkait infrastruktur lingkungan merupakan hal yang wajar dan benar sebagai bentuk penyampaian situasi wilayah. Kendati demikian, tidak semua usulan dapat langsung dieksekusi oleh pihak provinsi karena adanya batasan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

 

“Sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, kami fokus pada program yang menjadi kewenangan provinsi, seperti kelanjutan pembangunan jalan ring road yang terus digenjot hingga tembus ke kawasan Pantai Amal,” pungkasnya.

 

Melalui kegiatan reses ini, Supa’ad Hadianto berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan badan layanan publik dapat terus terjalin erat demi mewujudkan kesejahteraan yang merata di Provinsi Kalimantan Utara. (Wek)





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *