TARAKAN24JAM.COM, TARAKAN – Pemerintah pusat mendorong penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Utara (Kaltara). Tidak hanya membuka akses permodalan, pemerintah juga menyiapkan berbagai kemudahan mulai dari legalitas usaha, sertifikasi halal, perizinan, hingga perluasan akses pasar agar UMKM mampu berkembang dan naik kelas.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, saat menghadiri Festival Pengusaha Mikro bertema Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Kalimantan Utara.
Helvi mengatakan, penguatan UMKM menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional selama ini mencapai sekitar 60 hingga 61 persen.
Karena itu, pembinaan UMKM tidak boleh hanya berfokus pada pemberian bantuan modal, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah ingin membangun ekosistem usaha yang dimulai dari penguatan usaha ultra mikro dan mikro, kemudian mendorongnya berkembang menjadi usaha kecil, menengah, hingga mampu menjalin kemitraan dengan perusahaan besar.
“Pembinaan harus dimulai dari melahirkan bidang usaha baru, kemudian memperkuat usaha mikro. Setelah itu kita naikkan kelas menjadi usaha kecil, menengah, dan diharapkan bisa bekerja sama dengan pengusaha besar sebagai bagian dari rantai pasok nasional,” ujar Helvi.
Ia menjelaskan, UMKM memiliki potensi besar untuk mendukung program industrialisasi dan investasi pemerintah. Namun, potensi tersebut hanya bisa dimaksimalkan apabila pelaku usaha memiliki kemampuan produksi, kualitas produk, legalitas, serta akses pembiayaan dan pemasaran yang memadai.
Khusus di Kaltara, Kementerian UMKM akan mendorong pemetaan potensi usaha berdasarkan sektor unggulan daerah. Mulai dari pertanian, perikanan, industri kreatif, makanan dan minuman, hingga sektor pariwisata.
Melalui pemetaan tersebut, pemerintah ingin memastikan pelaku UMKM mendapatkan fasilitas sesuai kebutuhan dan karakteristik usahanya.
“Kita ingin teman-teman UMKM mendapatkan haknya sesuai fasilitas yang sudah disediakan pemerintah. Ada kemudahan legalitas, sertifikasi halal, akses pembiayaan, dan kemudahan akses pasar. Ini harus kita sukseskan melalui kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, Helvi mengungkapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kaltara telah mencapai sekitar Rp646 miliar. Capaian tersebut dinilai menjadi potensi besar untuk terus ditingkatkan hingga akhir tahun.
Selain KUR, pemerintah juga mendorong penurunan bunga pembiayaan ultra mikro dari sebelumnya berkisar 24 hingga 28 persen menjadi 8 persen sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan pelaku usaha kecil mendapatkan tambahan modal dengan beban pembiayaan yang lebih ringan.
Helvi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, lembaga pembiayaan, serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi kendala yang masih dihadapi pelaku UMKM, termasuk kesulitan mengakses KUR.
“UMKM ini harus kita siapkan menjadi bagian dari rantai pasok. Karena itu, akses informasi juga penting. Kami berharap media ikut menyosialisasikan berbagai fasilitas pemerintah agar pelaku UMKM mengetahui dan bisa memanfaatkannya,” tambahnya.
Sementara itu, penguatan UMKM di Kaltara juga membutuhkan dukungan fasilitas produksi, khususnya rumah kemasan atau packaging house.
Ketersediaan rumah kemasan dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Sebab, kemasan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi daya tarik konsumen sekaligus nilai jual produk.
Dengan adanya fasilitas tersebut, pelaku UMKM diharapkan tidak lagi bergantung pada penyedia kemasan dari luar daerah yang selama ini dapat menambah biaya produksi.
Pemerintah juga mendorong pelatihan dan pendampingan agar produk unggulan Kaltara, terutama hasil perikanan dan olahan pangan, memiliki kualitas serta tampilan yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Melalui Festival Pengusaha Mikro ini, Kementerian UMKM berharap kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat pertumbuhan usaha lokal. Tidak sekadar bertambah jumlahnya, tetapi juga semakin kuat dari sisi permodalan, kualitas produk, kapasitas produksi, dan jangkauan pemasaran. (Wek)
