TARAKAN24JAM.COM, TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan terus berupaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan keberlangsungan usaha masyarakat. Salah satunya melalui penyesuaian tarif pajak sarang burung walet menjadi 4 persen, dari sebelumnya 10 persen.
Kebijakan tersebut menjadi langkah pemerintah daerah untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha sarang burung walet agar tetap dapat menjalankan usahanya di tengah perubahan kondisi usaha yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tarakan, Lopo, menjelaskan bahwa penurunan tarif dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha, sehingga kewajiban pajak tidak menjadi beban yang berlebihan.
“Perda kita yang lama juga di angka 10 persen. Tapi untuk mengakomodasi supaya tidak memberatkan para peternak walet, kita turunkan menjadi 4 persen,” ujar Lopo.
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus menjaga potensi penerimaan daerah dari sektor usaha sarang burung walet.
Dalam pelaksanaannya, penghitungan pajak mengacu pada harga patokan sesuai jenis sarang burung walet. Dengan demikian, besaran pajak disesuaikan berdasarkan nilai yang menjadi acuan dalam penghitungan kewajiban pajak.
Sebagai ilustrasi, apabila harga acuan sarang walet mencapai Rp10 juta per kilogram, tarif pajak 4 persen setara dengan Rp400 ribu.
Menyesuaikan Kebijakan dengan Kondisi Usaha
Lopo mengungkapkan, perkembangan usaha sarang burung walet di Tarakan saat ini tidak lagi seperti beberapa tahun sebelumnya. Perubahan populasi dan pola kembalinya burung walet ke bangunan tempat bersarang menjadi salah satu tantangan yang dihadapi para pelaku usaha.
Menurutnya, sebagian burung walet kini diduga mencari sumber pakan hingga ke wilayah yang lebih jauh. Kondisi tersebut turut memengaruhi produktivitas sejumlah bangunan walet di Tarakan.
“Sekarang walet di Tarakan sudah tidak terlalu ini juga, sudah banyak migrasi,” jelasnya.
Situasi tersebut menjadi pertimbangan penting dalam melihat potensi penerimaan pajak secara realistis. Pemerintah daerah perlu memperhatikan perkembangan aktivitas usaha di lapangan agar kebijakan perpajakan dapat berjalan seiring dengan kondisi ekonomi masyarakat.
BPKPAD juga mencatat sekitar 30-an wajib pajak dalam pendataan yang dimiliki. Namun, Lopo menjelaskan bahwa data tersebut merupakan pendataan lama ketika usaha walet masih banyak beroperasi aktif.
Karena itu, pembaruan informasi mengenai aktivitas usaha menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran potensi pajak yang lebih sesuai dengan kondisi terkini.
Menjaga Potensi PAD Secara Berkelanjutan Pajak daerah merupakan salah satu instrumen untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, optimalisasi penerimaan tidak hanya berkaitan dengan besaran tarif, tetapi juga keberlangsungan aktivitas ekonomi yang menjadi sumber pajak.
Lopo menyebutkan, penerimaan pajak sarang burung walet sejauh ini telah tercatat, meskipun nilainya masih terbatas, yakni sekitar Rp7 juta lebih berdasarkan angka yang diingatnya. Ia juga mengakui belum terdapat perkembangan realisasi yang signifikan dari sektor tersebut.
Melalui tarif yang lebih ringan, pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga hubungan yang seimbang antara kewajiban perpajakan dan kemampuan pelaku usaha.
Ke depan, pemutakhiran data wajib pajak serta pemetaan usaha yang masih produktif menjadi langkah penting untuk mendukung pengelolaan potensi pajak secara lebih terukur.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkot Tarakan berupaya menjaga iklim usaha tetap kondusif sekaligus mendorong kontribusi sektor sarang burung walet terhadap PAD secara berkelanjutan. (Adv/wek)
