TARAKAN, tarakan24jam.com – Upaya mendorong keterbukaan informasi publik kembali menjadi sorotan dalam uji petik Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota Tarakan. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Tarakan menilai penguatan sistem digital masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi.
Ketua Pansus LKPj DPRD Tarakan, Barokah, menegaskan pentingnya optimalisasi layanan berbasis digital saat melakukan peninjauan ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP). Menurutnya, kemudahan akses informasi menjadi kunci dalam mewujudkan transparansi pemerintahan.
Ia menyoroti website resmi, khususnya milik DPRD, yang dinilai belum berfungsi maksimal sebagai sarana publikasi data. Padahal, keberadaan platform tersebut seharusnya menjadi rujukan utama bagi masyarakat, termasuk kalangan akademisi.
“Website DPRD harus benar-benar difungsikan secara maksimal. Ini penting bagi masyarakat, terutama mahasiswa yang membutuhkan data. Jangan sampai platform yang sudah ada justru sulit diakses,” tegas Barokah.
Selain itu, Pansus juga menyoroti pentingnya integrasi sistem pengawasan melalui Command Center. Barokah mendorong agar fasilitas tersebut dapat terhubung dengan pihak kepolisian guna memperkuat pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di titik-titik rawan di Kota Tarakan.
Menurutnya, konektivitas antarinstansi akan memberikan dampak signifikan terhadap deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan.
Tak hanya itu, perhatian juga diarahkan pada pengaktifan kembali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Platform ini dinilai memiliki peran strategis sebagai pusat informasi regulasi yang dapat diakses publik secara luas.
“JDIH ini penting, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat dan mahasiswa. Kami akan mendorong percepatan koordinasi lintas perangkat daerah agar layanan ini segera aktif kembali,” ujarnya.
Pansus DPRD Tarakan berharap berbagai pembenahan tersebut dapat mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik melalui sistem informasi yang terbuka dan terintegrasi. (adv/wek)
