Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Konsultasi publik adalah salah satu tahapan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang bertujuan menjaring masukan dan aspirasi untuk menyempurnakan RKPD. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa pagi (25/02/25), di Gedung Gabungan Dinas, Tanjung Selor, Kaltara.
Kegiatan konsultasi publik rancangan awal RKPD ini dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si. Dalam sambutannya, Bustan mengapresiasi partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat dalam memberikan masukan terhadap arah pembangunan daerah.
“Konsultasi publik RKPD ini adalah salah satu tahapan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan wadah untuk menjaring informasi dari para pihak, khususnya yang berkenan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah,” ujar Dr. Bustan,S.E., M.Si.
Ia juga menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2026, selaras dengan visi nasional yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Guna mendukung visi tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan delapan misi prioritas yang disebut Asta Cita, yang menjadi pedoman dalam kebijakan pembangunan nasional.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Plt. Kepala Bappeda & Litbang Provinsi Kaltara, Bertius, S.Hut.T, yang menyampaikan paparan terkait konsultasi publik.
Tak hanya dihadiri oleh perwakilan pemerintah, kegiatan ini juga turut melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, mitra pemerintah, NGO, LSM, kelompok perempuan, kelompok anak, kelompok rentan, serta kelompok adat. Semua peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi guna penyempurnaan RKPD 2026.
Dengan adanya konsultasi publik ini, diharapkan pembangunan di Kalimantan Utara dapat berjalan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
