TARAKAN, tarakan24jam.com – Rencana pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) di Kecamatan Tarakan Utara, ditaksir akan mengjabiskan anggaran dari APBD dengan nilai sekitar Rp 284 miliar. Meskipun demikian kebijakan ini digadang-hadang nantinya akan membawa dampak signifikan, terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, menjelaskan bahwa dampak ekonomi dari proyek tersebut sudah mulai terlihat sejak tahap awal pembangunan. “Kalau jangka pendek sudah jelas, akan ada mobilisasi barang, kebutuhan material meningkat, serta penyerapan tenaga kerja. Ini otomatis menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar,” terangnya, Minggu (12/4/2026).
Ia menambahkan, dalam jangka panjang, keberadaan pusat pemerintahan di Tarakan Utara akan mendorong pergerakan ekonomi baru, terutama dengan adanya aktivitas aparatur sipil negara (ASN) yang nantinya berkantor di kawasan tersebut. “Kalau ASN sudah berkantor di sana, tentu ada kebutuhan makan, tempat tinggal, dan aktivitas lainnya. Ini membuka peluang usaha bagi masyarakat dan meningkatkan perputaran ekonomi di Tarakan Utara,” jelasnya.
Menurut Simon, pembangunan puspem juga berpotensi memicu pemerataan pembangunan yang selama ini masih terpusat di wilayah Tarakan Tengah dan Tarakan Barat. Dengan adanya pusat aktivitas baru, kawasan Tarakan Utara diyakini akan berkembang lebih pesat.
“Ini salah satu upaya untuk mendorong pembangunan ke arah utara. Masyarakat akan melihat peluang usaha di sana, sehingga pertumbuhan ekonomi ikut bergerak,” katanya.
Meski demikian, ia menilai pergeseran pusat perekonomian tidak akan terjadi secara instan. Saat ini, aktivitas ekonomi utama masih terpusat di wilayah perkotaan. “Kalau ditanya apakah pusat ekonomi akan langsung bergeser, tentu tidak secepat itu. Tapi seiring waktu dan pertumbuhan penduduk serta aktivitas, kemungkinan itu bisa terjadi,” ungkapnya.
Terkait anggaran, Simon menyebut pembangunan puspem direncanakan berlangsung selama lima tahun dengan skema pembiayaan bertahap. DPRD memastikan penganggaran dilakukan secara rasional tanpa mengganggu program prioritas lainnya. “Kalau dihitung, sekitar Rp 280 miliar lebih itu dibagi lima tahun. Sudah dipastikan tidak mengganggu anggaran program lain, semua tetap berjalan maksimal,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa proyek ini merupakan bagian dari program kepala daerah yang telah melalui proses pembahasan bersama DPRD. “Ini program pemerintah daerah dan juga janji politik kepala daerah. Dari DPRD, selama penganggarannya rasional, tentu kita dukung,” tutupnya. (Adv/wek)
