TARAKAN, tarakan24jam.com – Keberlanjutan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tarakan kini menjadi perhatian DPRD. Bukan hanya soal distribusi makanan, namun juga kepastian standar teknis, khususnya terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang hingga kini belum memiliki pedoman resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, menilai ketiadaan standar tersebut membuat pengelolaan dapur berjalan dengan pendekatan masing-masing. Di satu sisi, hal ini menunjukkan inisiatif para pengelola, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian di lapangan.
“IPAL ini memang jadi salah satu kendala utama. Ada yang sudah berinisiatif menggunakan IPAL portable agar operasional tetap berjalan,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, penggunaan IPAL portable menjadi solusi praktis di tengah keterbatasan panduan. Namun, tanpa standar yang jelas, efektivitas dan kesesuaian sistem tersebut masih menjadi tanda tanya.
“Kita mengapresiasi upaya pengelola yang bergerak cepat. Tapi di sisi lain, kita juga butuh kepastian standar, supaya tidak terjadi perbedaan penerapan di setiap dapur,” jelasnya.
Simon mengungkapkan, pihaknya telah berupaya meminta kejelasan kepada BGN terkait spesifikasi IPAL yang direkomendasikan. Namun hingga saat ini, pedoman tersebut belum diterima.
“Kalau memang belum ada standar dari pusat, maka perlu ada acuan sementara, misalnya mengacu pada ketentuan dari Dinas Lingkungan Hidup,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi pemborosan anggaran akibat pembelian IPAL tanpa acuan yang pasti. Beberapa pengelola disebut telah mengeluarkan biaya cukup besar, namun belum tentu sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan.
“Ini yang kita khawatirkan. Sudah mengeluarkan biaya, tapi belum tentu tepat guna karena tidak ada standar yang sama,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD tetap mendorong agar program pemenuhan gizi ini terus berjalan, mengingat manfaatnya yang telah dirasakan oleh pelajar di berbagai sekolah di Tarakan.
“Yang terpenting program ini tetap berjalan dan anak-anak tetap mendapatkan asupan gizi yang baik. Sambil berjalan, kita harapkan ada kejelasan regulasi agar pelaksanaannya semakin optimal,” pungkasnya. (Adv/wek)
