TARAKAN, tarakan24jam.com – Persoalan yang dihadapi pengemudi transportasi online di Kota Tarakan dinilai belum tertangani secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum tersedianya jalur komunikasi resmi antara pemerintah daerah dan perusahaan aplikator.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, menilai kondisi ini membuat berbagai aspirasi driver sulit tersampaikan secara langsung kepada pihak pengambil kebijakan di perusahaan aplikator.
“Selama ini komunikasi masih belum efektif karena tidak ada perwakilan resmi di daerah. Jadi ketika ada keluhan, kami juga kesulitan menyampaikannya langsung ke pihak aplikator,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, keberadaan perwakilan di daerah, setidaknya di tingkat provinsi, akan sangat membantu dalam membangun koordinasi yang lebih baik. Dengan begitu, setiap persoalan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu respons dari pusat.
“Kalau ada perwakilan, tentu akan lebih mudah untuk berdiskusi, termasuk saat DPRD ingin memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat,” jelasnya.
Randy menambahkan, sejumlah isu yang kerap disampaikan pengemudi antara lain terkait sistem bagi hasil atau potongan tarif yang dirasa cukup besar. Namun, keterbatasan akses komunikasi membuat persoalan tersebut belum bisa dibahas secara menyeluruh.
“Kami menerima banyak masukan dari driver, tapi belum bisa menindaklanjuti secara maksimal karena belum ada pihak aplikator yang bisa diajak duduk bersama,” katanya.
Di sisi lain, ia juga memahami bahwa sebagian pengemudi masih merasa ragu untuk menyampaikan keluhan secara terbuka. Hal ini berkaitan dengan kekhawatiran terhadap potensi dampak pada akun mereka.
“Ini menjadi perhatian juga, karena aspirasi yang seharusnya bisa disampaikan dengan baik justru tertahan,” ungkapnya.
Terkait dinamika operasional transportasi online di Bandara Juwata, Randy mengajak semua pihak untuk saling menghormati aturan yang berlaku dan menjaga keteraturan di lapangan.
“Setiap wilayah punya mekanisme masing-masing. Yang penting bagaimana semua bisa berjalan tertib dan tidak menimbulkan konflik,” tegasnya.
DPRD Tarakan berharap ke depan perusahaan aplikator dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas di daerah, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi pengemudi dapat diselesaikan secara bersama dan berkelanjutan. (Adv/wek)
