TARAKAN, tarakan24jam.com – Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, memberikan apresiasi tinggi terhadap aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa di Gedung DPRD Tarakan. Aksi tersebut dinilai berjalan dengan sangat kondusif tanpa adanya insiden keributan.
Dalam keterangannya, Muhammad Yunus menyampaikan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah menjaga ketertiban selama menyuarakan tuntutan mereka. Ia menegaskan bahwa meskipun aksi dilakukan di halaman Kantor DPRD Kota Tarakan, substansi aspirasi tersebut sebenarnya ditujukan untuk tingkat yang lebih tinggi.
“Kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa karena telah menyampaikan aspirasinya dengan aman, damai, dan tidak ada keributan,” terang Muhammad Yunus. Senin (6/4/2026).
Muhammad Yunus menjelaskan bahwa DPRD Tarakan berperan sebagai fasilitator untuk menjembatani komunikasi antara mahasiswa dengan pihak berwenang di tingkat provinsi. Sebelum aksi berlangsung, pihak DPRD Kota telah aktif berkoordinasi dengan aparat keamanan dan menjalin komunikasi langsung dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
“Sebenarnya sebelum ada surat masuk, kami sudah aktif berkomunikasi dengan pihak keamanan dan juga Ketua DPRD Provinsi terkait rencana aksi ini,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, aspirasi tersebut kini telah diterima langsung oleh perwakilan dari DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Fraksi, Haji Ancong, beserta tiga anggota dewan lainnya yang diutus untuk mendengarkan langsung poin-poin tuntutan mahasiswa.
Mengenai langkah ke depan, Muhammad Yunus memastikan bahwa secara institusi, DPRD Tarakan akan tetap memantau perkembangan aspirasi tersebut. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keputusan akhir dan pembahasan teknis mengenai tuntutan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan internal DPRD Provinsi.
“Tindak lanjutnya nanti akan dibahas di sana, minimal di internal DPRD Provinsi terlebih dahulu. Secara institusi kami akan tetap mengawal, namun keputusan tetap berada di tingkat provinsi,” pungkasnya.
Ketidakhadiran Ketua DPRD Provinsi secara langsung di lokasi disebutkan karena adanya agenda rapat internal di kantor provinsi serta adanya rencana aksi serupa di wilayah lain yang memerlukan perhatian. (Adv/wek)
