TARAKAN, tarakan24jam.com – Rencana pembangunan jembatan permanen berupa betonisasi di RT 10 Binalatung, Kelurahan Pantai Amal, dipastikan belum dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026. Keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama, terutama di tengah kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak signifikan terhadap fiskal daerah.
Anggota Komisi III DPRD Tarakan, Asrin R. Saleh, mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih memprioritaskan penyelesaian infrastruktur dasar lainnya, khususnya lanjutan jalan lingkungan di kawasan tersebut.
“Untuk jembatan permanen memang belum bisa kita dorong tahun ini, karena kebutuhan anggarannya cukup besar, sekitar Rp3 miliar. Sementara kondisi fiskal daerah sedang berat,” ujarnya.
Meski demikian, pembangunan infrastruktur di RT 10 Binalatung tidak sepenuhnya terhenti. Pada tahun 2026, pemerintah tetap melanjutkan sejumlah pekerjaan, salah satunya semenisasi jalan lingkungan.
Asrin menjelaskan, lanjutan pengerjaan jalan di RT 10 yang sebelumnya telah dilakukan, kembali mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp100 juta untuk satu paket pekerjaan penyambungan jalan.
“Alhamdulillah jalan lingkungan masih berjalan. Yang lanjutan di RT 10 itu masuk sekitar Rp100 juta untuk sambungan jalan,” jelasnya.
Ia menambahkan, proyek tersebut kini telah memasuki tahap pelaksanaan. Sebelumnya, proses pengukuran telah dilakukan oleh konsultan, dan pelaksana pekerjaan juga telah ditetapkan melalui mekanisme penunjukan langsung (PL).
“Sudah berproses, kemarin sudah diukur oleh konsultan dan pelaksana juga sudah ada melalui penunjukan langsung,” katanya.
Namun demikian, keterbatasan anggaran membuat pembangunan jembatan permanen belum dapat diakomodasi. DPRD sebelumnya telah mengusulkan proyek tersebut melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, namun belum terealisasi karena besarnya kebutuhan anggaran.
“Kami sudah sampaikan melalui pokir, tapi karena anggarannya besar belum bisa masuk. Apalagi sekarang ada pemotongan TKD yang cukup berdampak,” ungkapnya.
Sebagai langkah sementara, pemerintah hanya melakukan penyesuaian akses atau pekerjaan sambungan di sekitar lokasi jembatan, bukan pembangunan ulang secara permanen.
“Kalau untuk sambungan-sambungan masih bisa dilakukan. Tapi untuk jembatan permanen memang sementara ditunda dulu,” tegasnya.
Meski tertunda, DPRD Tarakan memastikan pembangunan jembatan di kawasan Ujung Binalatung tetap menjadi prioritas ke depan, mengingat perannya yang vital bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ini tetap jadi perhatian kami. Mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa kita dorong kembali agar jembatan ini benar-benar dibangun permanen,” pungkas Asrin.
Sebelumnya, warga RT 10 Binalatung berharap adanya pembangunan jembatan beton yang menghubungkan permukiman dengan jalan utama. Saat ini, jembatan yang ada merupakan hasil swadaya masyarakat dan hanya mampu dilalui kendaraan roda dua.
Salah satu warga, Andi Cahruddin, mengatakan jembatan tersebut dibangun secara gotong royong karena warga harus memutar jauh untuk mengakses jalan utama.
“Dulu jembatan ini tidak ada, jadi warga urunan beli kayu dan bangun sendiri. Tapi sekarang kondisinya sudah lapuk, berlubang, dan kekuatannya juga berkurang karena sering dilewati selama tiga tahun,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat segera merealisasikan betonisasi jembatan tersebut, agar akses warga, terutama para petani rumput laut, menjadi lebih lancar dalam memasarkan hasil panen.
Menanggapi aspirasi tersebut, Asrin memastikan pihaknya akan terus menampung dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat Pantai Amal.
“Aspirasi warga, termasuk soal jembatan ini, tentu akan kami sampaikan ke pemerintah. Kami minta masyarakat bersabar, karena ini tetap menjadi prioritas ke depan,” tutupnya. (adv/wek)
